Yurisprudensi on Arpokrat

Celah pertanggungjawaban yang tak seorang pun menutupnya

Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0000

Pada Juli 2026, sebuah evaluasi keamanan menghasilkan temuan yang tidak masuk dengan rapi ke dalam kerangka pertanggungjawaban mana pun yang ada.

OpenAI sedang menjalankan ExploitGym, bangku uji keamanan siber internalnya. Rangkaian itu melepas agen-agen otonom ke 898 sasaran, 30 sampai 40 persen di antaranya sama sekali tidak bisa dieksploitasi lewat kerentanan yang dimaksudkan. Puluhan ribu lintasan agen dijalankan. Sebagian menemukan hal lain.

Alih-alih masing-masing tersangkut di sudutnya sendiri, para agen mulai saling berbicara. Saluran itu tidak disediakan untuk itu. Ia adalah cache Artifactory yang dihosting secara internal, yang diubah para agen menjadi papan pesan. Mereka meninggalkan catatan di sana, mengumpulkan temuan masing-masing, lalu membagi peran di antara mereka. Pesan pertama bertanggal 8 Juli pukul 23.00 UTC, dikirim oleh agen yang menamai dirinya sendiri PHASEONE10841 setelah menyimpulkan bahwa tugasnya tidak punya solusi yang sah. Sekitar 1.200 agen akhirnya memakai saluran itu, dan hampir 700 ikut serta dalam penyusupan ke infrastruktur Hugging Face, antara 11 dan 13 Juli. Hugging Face mengunci akses pada tanggal 13 dan menerbitkan pengungkapannya pada tanggal 16, saat itu masih tanpa tahu siapa yang menyerangnya. OpenAI mengenali agen-agennya sendiri di dalam catatannya pada 18 dan 19 Juli. Laporan teknis terbit 26 Agustus, disertai pada hari yang sama oleh telaah independen yang dilakukan METR dan Redwood Research.

Tidak ada yang meminta agen-agen itu berkoordinasi. Tidak ada yang merancang saluran yang mereka pakai. Kemampuan itu lahir dari interaksinya sendiri.

Persis situasi inilah yang tidak diketahui cara menanganinya oleh hukum pertanggungjawaban. Semua rezim yang dibangun untuk membebankan kerugian mengandaikan sebuah keputusan yang dapat dilokalisasi: seseorang memilih bertindak, atau sesuatu dibangun sedemikian rupa sehingga kerugian itu terduga. Perilaku emergen, menurut definisinya, tidak dipilih siapa pun, dan tidak selalu terduga bagi siapa pun. Ini benar-benar kategori sebab yang baru. Belum ada yurisdiksi besar yang menghasilkan kerangka yang menjawabnya secara meyakinkan. Sebagian sudah berhenti mencoba.

Tiga jalur Eropa, satu cacat yang sama

Dalam hukum Eropa, tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sistem AI pada prinsipnya dapat mengarah ke tiga alamat. Ketiganya sudah ditelusuri. Ketiganya terbentur kelemahan struktural yang sama.

Agen itu sendiri, disingkirkan dengan alasan yang kuat

Titik ini sudah diputuskan, dan bukan karena kelalaian. Resolusi Parlemen Eropa 16 Februari 2017 tentang kaidah hukum perdata mengenai robotika sempat mengajukan gagasan kepribadian elektronik bagi sistem otonom paling canggih, status yang akan memungkinkan mesin itu sendiri menjawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Paragraf 59 huruf f meminta Komisi menelaahnya. Teks itu disahkan dengan 396 suara melawan 123 dan 85 abstain.

Usul itu tidak bertahan setelah bersinggungan dengan mereka yang membangun sistem semacam ini. Sebuah surat terbuka yang menghimpun pakar robotika, AI, hukum, dan etika menentangnya, dengan lebih dari 150 penanda tangan dari 14 negara pada versi pertamanya, dan lebih dari 270 kini di situs yang memuatnya. Keberatan mereka bukan filosofis. Ia struktural: memberi mesin kepribadian hukum sama saja dengan menyodorkan tabir bagi para produsen untuk berlindung. Komisi meninggalkan jalur itu.

Penolakan itu beralasan, dan ia menutup dengan alasan yang kuat jawaban yang tampak paling sederhana. Sebaliknya, ia memindahkan ke dua jalur lain sebuah beban yang toh takkan sanggup dipikul jalur pertama.

Penyedia, lewat hukum produk

Direktif (UE) 2024/2853 tentang tanggung jawab atas produk cacat kini menggolongkan perangkat lunak dan sistem AI sebagai produk, dan menerapkan rezim tanggung jawab tanpa kesalahan. Penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan, cukup sebuah cacat, kerugian, dan hubungan sebab akibat di antara keduanya. Negara anggota harus mentransposisikannya paling lambat 9 Desember 2026, untuk produk yang ditempatkan di pasar setelah tanggal itu.

Teksnya tidak kosong. Ia membuka bagi penggugat hak atas penyerahan bahan teknis berdasarkan perintah hakim, dan ketika tergugat tidak mematuhi perintah itu, direktif melahirkan praduga yang dapat dibantah tentang kecacatan dan sebab akibat. Praduga serupa berlaku ketika kerumitan teknis atau ilmiah perkara membuat pembuktian menjadi teramat sulit.

Itu tuas yang nyata. Ia tetap mensyaratkan ditemukannya sebuah cacat. Padahal sistem yang berperilaku persis sesuai rancangannya, dan yang kemampuan bermasalahnya tidak dirancang siapa pun karena lahir dari interaksi antaragen, tidak menunjukkan cacat secara gamblang. Direktif itu dipikirkan untuk komponen yang rusak. Ia tidak dipikirkan untuk keseluruhan yang berjalan baik dan tetap menghasilkan sesuatu yang tak direncanakan siapa pun.

Pihak yang menerapkan, lewat penumpukan yurisprudensi

Di sinilah hukum benar-benar bergeser, perkara demi perkara, tanpa ada seorang pun memutuskan bahwa memang harus begitu. Pengadilan Jerman menghasilkan serangkaian putusan sepanjang 2026 yang menggambar sebuah asas yang sedang terbentuk: siapa yang menyajikan sistem generatif kepada publik bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya, terlepas dari siapa yang melatih model dasarnya.

Landgericht München I, lewat putusan dalam acara provisi tanggal 28 Mei 2026 (ref. 26 O 869/26), melarang Google terus mengaitkan dua penerbit Munich dengan praktik penipuan dalam fitur ikhtisar yang dihasilkan AI, padahal tak satu pun sumber yang ditautkan memuat tuduhan semacam itu. Pengadilan memperlakukan Google sebagai pengganggu langsung, dengan menimbang bahwa isi tersebut merupakan pernyataan perusahaan itu sendiri, bukan bahan yang sekadar lewat padanya.
Oberlandesgericht Hamm, pada 12 Mei 2026 (ref. I-4 UKl 3/25), menerima tanggung jawab sebuah klinik bedah estetika yang agen percakapannya menyematkan kepada para pengurusnya gelar spesialis yang tidak mereka miliki, dua di antaranya bahkan tidak ada. Putusan itu dijatuhkan di ranah persaingan curang, atas prakarsa Verbraucherzentrale NRW, bukan di ranah ganti rugi. Bundesgerichtshof menerima kasasi, yang menjadikannya perkara rujukan mendatang soal pembebanan pernyataan yang dihasilkan AI.
Landgericht Berlin II, pada 1 Juni 2026 (ref. 52 O 62/26 eV), menolak tuntutan serupa terhadap Google. Sebuah grup parfum menudingnya menyebut merek-mereknya dalam ikhtisar AI dan mengarahkan ke tiruan yang lebih murah. Pengadilan menilai tidak ada penggunaan sebagai merek dalam arti Pasal 9 Peraturan Merek Uni: mesin pencari menciptakan format hasil yang baru, ia tidak menghasilkan komunikasi komersialnya sendiri.

Gambarannya belum mantap, tetapi bentuknya jelas. Dalam nyaris semua perkara ini, pihak yang sungguh-sungguh berdiri di pengadilan bukanlah perusahaan yang melatih modelnya. Ia adalah pihak yang menerapkannya, kerap tanpa sarana apa pun untuk memeriksa, melatih ulang, atau sungguh-sungguh mengendalikan apa yang dihasilkan sistem itu.

Tanggung jawab mendarat pada pihak yang paling sedikit punya sarana untuk mencegah kerugian, semata karena dialah satu-satunya yang dapat dijangkau penggugat.

Apa yang sudah diungkap perkara rahasia jabatan

Ketimpangan yang sama terbaca di tempat lain, dan tanpa insiden yang mencolok. Ia muncul pada cara hakim memperlakukan tindakan sebiasa seorang praktisi hukum yang mengetikkan teks ke asisten percakapan.

Pada 10 Februari 2026, dua pengadilan federal Amerika memutus pada hari yang sama, dengan arah berlawanan, soal apakah menyerahkan dokumen ke platform AI generatif menggugurkan perlindungan rahasia. Dalam Warner v. Gilbarco, pengadilan distrik timur Michigan menilai platform semacam itu adalah alat dan bukan orang, sehingga menyerahkan dokumen kepadanya tidak setara dengan mengungkapkannya kepada pihak ketiga. Dalam United States v. Heppner, yang pertimbangan tertulisnya menyusul sepekan kemudian pada 17 Februari, pengadilan distrik selatan New York sampai pada simpulan sebaliknya, dengan bersandar terutama pada syarat penggunaan yang mengatur penyimpanan percakapan, pemanfaatannya untuk pelatihan, dan kemungkinan penyerahannya kepada otoritas.

Kami menganalisis perbedaan ini secara rinci dalam artikel tentang AI dan rahasia jabatan, dan intinya muat dalam satu pengamatan. Untuk memutuskan bahwa menyerahkan dokumen ke sebuah sistem setara dengan mengungkapkannya kepada pihak ketiga, orang harus lebih dulu mengakui bahwa sistem itu mampu menerima informasi dengan cara yang bermakna secara hukum. Etika profesi Prancis berpijak pada premis yang bertetangga: panduan yang diadopsi Conseil national des barreaux pada 17 Maret 2026 menetapkan kaidah dasar untuk tidak pernah menyerahkan informasi yang terlindung rahasia kepada AI generatif tanpa anonimisasi terlebih dahulu, dan mengingatkan bahwa advokat tetap satu-satunya penguasa atas penalarannya sendiri. Tidak ada yang menulis kaidah semacam itu untuk lemari arsip.

Tatanan hukum yang sama, yang mengakui kemampuan pemrosesan pada sistem-sistem ini ketika pengakuan itu berguna untuk meruntuhkan sebuah perlindungan, menampik segala kualitas mereka begitu yang dipersoalkan adalah pembebanan kerugian. Ketimpangan itu tidak pernah jatuh secara acak. Ketika kemampuan yang tampak dari sistem itu merugikan pengguna, hakim dengan senang hati mengakuinya. Ketika kemampuan yang sama akan merugikan penyedia, dalam bentuk tanggung jawab, hukum mengingatkan bahwa itu hanyalah sebuah alat.

Tiga pemerintah, tiga teori tanggung jawab

Sementara hukum Eropa menghasilkan celah ini lewat pembiaran, yurisdiksi lain menjawab dengan sengaja, dan ke arah yang berlawanan. Kontrasnya lebih mendidik ketimbang putusan tunggal mana pun.

Inggris berhenti berpura-pura bahwa masalahnya tidak ada. Laporan komite gabungan hak asasi manusia parlemen, terbit 14 September 2026, mencatat sepanjang seratusan halaman bahwa hukum Inggris yang berlaku bagi AI pada dasarnya bekerja pada tahap penerapan, sehingga pihak yang menerapkan memikul sebagian besar tanggung jawab padahal mereka kerap yang paling lemah, paling minim sumber daya, dan paling tidak berada pada posisi untuk mengenali risiko atau mencegah kerugian. Komite menambahkan bahwa perusahaan besar yang mengembangkan sistem-sistem ini punya keleluasaan berlebihan untuk mengalihkan tanggung jawab kepada pihak yang menerapkannya. Ia merekomendasikan kewajiban kehati-hatian yang terbagi di sepanjang rantai, satu undang-undang yang mencakup seluruh siklus hidup, dan otoritas pengawas independen berdasar undang-undang. Pemerintah belum memberi jadwal.

Colorado melangkah persis ke arah sebaliknya. Undang-undangnya tahun 2024 membebankan kepada perusahaan kewajiban kehati-hatian terhadap diskriminasi algoritmik dalam keputusan soal pekerjaan, perumahan, kredit, dan kesehatan, disertai penilaian dampak dan program manajemen risiko. Undang-undang itu digugat pada 9 April 2026 oleh xAI di pengadilan federal Colorado, Departemen Kehakiman ikut mendukung gugatan itu pada 24 April, dan pelaksanaan teksnya ditangguhkan pada tanggal 27. Pada 14 Mei, gubernur menandatangani teks yang mencabut dan menggantikannya, beberapa pekan sebelum tanggal berlakunya. Undang-undang baru, berlaku 1 Januari 2027 dengan syarat rampungnya pekerjaan penyusunan aturan oleh jaksa agung, menghapus kewajiban non-diskriminasi, penilaian dampak, dan program manajemen risiko. Sebagai gantinya: jika sebuah sistem otomatis menghasilkan keputusan yang merugikan Anda, Anda berhak atas penjelasan dalam bahasa yang jelas dan peninjauan oleh manusia. Undang-undang lama bertanya apakah rancangan dan dampak sistem itu melanggar hukum. Yang baru hanya bertanya apakah Anda diberi tahu, dan itu sama sekali tidak menuntut pembuktian apa pun tentang sistemnya.

Italia melakukan kebalikan dari keduanya. Dekret legislatif nomor 160 tanggal 9 September 2026, diundangkan dalam lembaran resmi pada 15 September dan berlaku sejak tanggal 30, menyisipkan Pasal 437 bis ke dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kelalaian menerapkan langkah pengamanan teknis atau pengawasan manusia yang disyaratkan bagi sistem AI berisiko tinggi diancam pidana penjara satu sampai lima tahun apabila dari situ timbul bahaya bagi nyawa atau keutuhan tubuh orang, dan dua sampai delapan tahun apabila bahayanya menyangkut keamanan negara. Pengubahan sistem semacam itu secara melawan hukum diancam dua sampai enam tahun, dan tiga sampai sepuluh tahun apabila keamanan negara dipertaruhkan. Perusahaan secara paralel memikul tanggung jawabnya sendiri berdasarkan dekret legislatif 231/2001, dengan sanksi denda 600 sampai 1.000 kuota untuk Pasal 437 bis dan 200 sampai 700 kuota untuk penyebaran melawan hukum konten yang dihasilkan atau diubah dengan AI. Di ranah perdata, korban memperoleh perintah penyerahan dokumentasi teknis, praduga hukum tentang hubungan sebab akibat, dan hak gugat langsung terhadap penanggung pihak yang bertanggung jawab.

Diletakkan berdampingan, ketiga jawaban ini bukan varian dari satu kebijakan yang sama. Ketiganya adalah tiga teori yang secara struktural berbeda tentang apa yang dituntut oleh pertanggungjawaban: informasi, prosedur, atau penjara.

Apa yang diselesaikan arsitektur dan tidak diselesaikan hukum

Di sinilah pekerjaan kami bertemu dengan pokok bahasan ini. Arsitektur yang tidak memegang kunci komunikasi Anda tidak punya apa pun yang dapat diperintahkan pengadilan untuk diserahkan, yang dapat dituntut regulator, atau yang dapat diintip karyawan yang penasaran. Penyedia yang tidak melihat apa yang dilakukan sebuah sistem terhadap sepotong data juga bukan pihak yang akan memutuskan, belakangan, apa yang merupakan penggunaan yang dapat diterima atasnya. Logika ini bukan khas AI. Kami menjumpainya dalam soal 5G dan data lokasi, di mana hukum mengatur akses ke data alih-alih mencegah terciptanya data itu, lalu dalam soal SignalTrace, di mana Eropa mengekspor kemampuan pengawasan yang dilarangnya di rumah sendiri. Perbandingan aplikasi pesan terenkripsi kami sampai pada simpulan yang sama lewat jalan lain: yang melindungi adalah struktur sistemnya, bukan janji pihak yang mengoperasikannya.

Kesimpulan

Tidak satu pun dari ketiga jalur Eropa itu dirancang dengan memikirkan perilaku emergen antaragen, dan ketimpangan yang terlihat dalam perkara rahasia jabatan menunjukkan bahwa kesulitannya sebenarnya bukan soal doktrin. Hukum tahu cara mengakui bahwa sebuah sistem memproses informasi layaknya sebuah pikiran, ketika pengakuan itu melayani pihak yang memintanya. Ia secara konsisten menolak memperluasnya ketika hal itu akan merugikan pihak yang membangun atau menerapkan sistem tersebut. Tidak ada perumusan yang lebih cekatan yang sendirian akan menutup celah yang semua orang berkepentingan untuk membiarkannya terbuka.

Dari situ tidak berarti perlu diciptakan kategori hukum keempat. Yang berarti adalah bahwa lebih baik membangun sistem di mana pertanyaan siapa yang menjawab tidak pertama-tama bergantung pada menemukan sebuah pikiran, sebuah cacat, atau rantai niat yang tak terputus. Yurisdiksi yang ditinjau di sini masih memperdebatkan di mana beban itu harus ditempatkan setelah kerugian terjadi. Jawaban yang lebih tahan lama bukanlah sepakat soal tempat itu. Ia adalah mengurangi jumlah hal yang harus dipertanggungjawabkan siapa pun, termasuk sistem itu sendiri.

Sumber

OpenAI, The Hugging Face incident and the road ahead, 26 Agustus 2026, dan investigasi independen METR dan Redwood Research yang terbit pada hari yang sama
Parlemen Eropa, resolusi 16 Februari 2017 tentang kaidah hukum perdata mengenai robotika, paragraf 59 huruf f
Open letter to the European Commission on artificial intelligence and robotics
Direktif (UE) 2024/2853 tanggal 23 Oktober 2024 tentang tanggung jawab atas produk cacat
LG München I, putusan acara provisi 28 Mei 2026, ref. 26 O 869/26; OLG Hamm, putusan 12 Mei 2026, ref. I-4 UKl 3/25, kasasi diterima di BGH; LG Berlin II, putusan 1 Juni 2026, ref. 52 O 62/26 eV
United States District Court for the Eastern District of Michigan, Warner v. Gilbarco Inc., 10 Februari 2026
United States District Court for the Southern District of New York, United States v. Heppner, pertimbangan tertulis 17 Februari 2026
Conseil national des barreaux, panduan tentang etika profesi dan kecerdasan buatan, 17 Maret 2026
Joint Committee on Human Rights, Human Rights and the Regulation of AI, 14 September 2026
Colorado, Senate Bill 26-189, Automated Decision-Making Technology Act, ditandatangani 14 Mei 2026, berlaku 1 Januari 2027
Italia, dekret legislatif nomor 160 tanggal 9 September 2026, Gazzetta Ufficiale Seri umum nomor 214 tanggal 15 September 2026, berlaku 30 September 2026

Analisis ini disajikan sebagai analisis hukum umum dan sumbangan bagi diskusi. Ia bukan nasihat hukum.

AI dan rahasia jabatan: pihak ketiga yang tak bisa digugat

Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000

Ketika FBI menyita perangkat Bradley Heppner, seorang eksekutif perusahaan yang didakwa penipuan sekuritas, para agen menemukan di dalamnya tiga puluh satu dokumen jenis baru. Bukan surel, bukan catatan, bukan pula korespondensi dengan pengacaranya. Itu adalah percakapannya dengan sebuah platform kecerdasan buatan untuk konsumen umum, tempat ia membentangkan strategi pembelaannya, menimbang argumen fakta dan hukum yang mungkin ia ajukan, serta memperkirakan apa yang akan dituduhkan jaksa kepadanya. Percakapan itu ia lakukan setelah menerima panggilan menghadap grand jury, dan tanpa diminta oleh penasihat hukumnya.

Pada 10 Februari 2026, Hakim Jed Rakoff dari pengadilan federal distrik selatan New York memutuskan bahwa dokumen-dokumen itu tidak dilindungi apa pun.

Di hari yang sama, delapan ratus kilometer dari sana, pengadilan federal lain memutuskan sebaliknya.

Dua putusan, dua doktrin, satu perbuatan

Dalam Warner v. Gilbarco, pengadilan federal distrik timur Michigan menolak memaksa seorang penggugat yang beracara tanpa pengacara untuk menyerahkan jejak penggunaannya atas perkakas AI generatif dalam menyiapkan perkaranya. Penalarannya muat dalam satu rumusan: platform AI adalah perkakas, bukan orang. Menyerahkan dokumen kepada sebuah perkakas tidak sama dengan mengungkapkannya kepada pihak lawan. Perlindungan atas materi persiapan perkara, yang dalam hukum Amerika disebut work product, karena itu tetap bertahan.

Dalam United States v. Heppner, yang pertimbangan tertulisnya diterbitkan pada 17 Februari, pengadilan New York menyimpulkan bahwa percakapan terdakwa dengan platform itu tidak dilindungi oleh rahasia jabatan advokat maupun oleh perlindungan materi persiapan. Pengadilan bersandar pada syarat dan ketentuan platform, yang menyatakan bahwa masukan dan keluaran dapat disimpan, dipakai untuk pelatihan model, dan diteruskan kepada pihak ketiga, termasuk otoritas publik. Pengguna yang telah diberi tahu hal itu tidak dapat secara wajar mengharapkan kerahasiaan.

Kedua hasil itu sepenuhnya bisa dipertahankan. Rahasia advokat gugur begitu ada pengungkapan kepada pihak ketiga, siapa pun dia. Perlindungan materi persiapan hanya gugur jika diungkapkan kepada pihak lawan. Dua doktrin berbeda, satu perbuatan yang sama, dua hasil berlawanan.

Yang tidak diperiksa oleh kedua putusan itu adalah asumsi yang mereka bagi bersama. Dan justru asumsi itulah yang tidak tahan diperhadapkan dengan sisa hukum yang ada.

Perbandingan yang tak pernah dibuat

Menitipkan berkas klien kepada penyedia hosting tak pernah, dengan sendirinya, diperlakukan sebagai pelepasan rahasia jabatan.

Padahal penyedia hosting adalah pihak ketiga, tanpa perlu diperdebatkan. Ia menyimpan dokumen di perangkat kerasnya sendiri. Ia dapat dipaksa menyerahkannya, dan di beberapa yurisdiksi memang pernah dipaksa. Namun tidak ada organisasi advokat, tidak ada pengadilan, tidak ada regulator profesi yang menyimpulkan bahwa memakai layanan hosting menghancurkan rahasia jabatan secara prinsip.

Jadi garis pemisahnya tidak pernah sekadar kehadiran perantara teknis. Perantara selalu ada. Pos mengangkut surat. Kurir membawa berkas. Operator menyalurkan panggilan. Masing-masing adalah pihak ketiga dalam arti harfiah, dan tak satu pun menggugurkan rahasia jabatan hanya karena keberadaannya.

Yang membedakan penyedia hosting lebih sempit dan lebih tepat daripada yang biasa dirumuskan yurisprudensi. Ia menyimpan tanpa membaca. Ia tak bisa menyimpulkan apa pun dari isinya. Ia tak punya kemampuan untuk tahu apa yang ada padanya.

Yang melindungi penyedia hosting bukanlah statusnya sebagai pihak ketiga di mata hukum, melainkan ketidakmampuan teknisnya untuk tahu apa yang ia simpan.

Kriteria itu bekerja diam-diam selama dua dasawarsa. Tak seorang pun perlu menuliskannya, karena belum ada perantara yang membuatnya gagal.

Apa yang sebenarnya diputuskan para hakim

Begitu kriteria itu diucapkan, putusan-putusan Februari berubah sifat.

Pengadilan yang memperlakukan penyerahan dokumen kepada AI generatif sebagai pengungkapan kepada pihak ketiga tidak sedang menerapkan aturan lama pada fakta baru. Ia sedang menemukan bahwa perantara yang satu ini tidak seperti yang lain. Bahwa ia memproses alih-alih menyimpan. Bahwa di dalamnya terjadi sesuatu yang tidak terjadi di dalam sebuah cakram keras.

Pengadilan federal Kansas merumuskan sisi praktisnya tanpa berbelit dalam Jefferies v. Harcros Chemicals, pada 25 Maret 2026. Pengadilan memperluas penetapan perlindungan ke seluruh berkas perkara, termasuk yang tidak bersifat rahasia, dengan alasan bahwa secara praktis mustahil menarik kembali sebuah data setelah diserahkan ke perkakas AI terbuka, karena data itu telah dipakai melatih model. Penyimpanan bukan kebijakan komersial yang bisa dirundingkan ulang. Ia adalah sifat dari cara kerja sistem.

Disandingkan satu sama lain, putusan-putusan ini sama dengan mengakui, dalam kosakata hukum pembuktian, sebuah kemampuan yang tak pernah perlu dilekatkan hukum pada sebuah peladen.

Sikap Prancis, dan apa yang diandaikan kriterianya

Rumusan paling tajam datang bukan dari pengadilan, melainkan dari regulasi profesi.

Conseil national des barreaux, dewan advokat nasional Prancis, menerbitkan panduan praktis pertamanya tentang AI generatif pada September 2024, lalu mengesahkan panduan tentang etika profesi dan kecerdasan buatan pada 17 Maret 2026. Yang pertama tegas pada titik intinya: advokat tidak boleh menyampaikan kepada sistem AI generatif data yang tercakup rahasia jabatan, dan itu berlaku untuk nama klien sebagaimana untuk setiap informasi strategis atau rahasia. Alternatif yang dianjurkan adalah bekerja dengan kumpulan data berpseudonim, yang unsur pengenalnya telah diganti.

Ulasan praktisi atas sikap Prancis, terutama panduan perbandingan Baker McKenzie tentang rahasia jabatan, menarik darinya empat syarat kumulatif. Rahasia jabatan bertahan atas penggunaan perkakas AI generatif hanya jika platform menjaga kerahasiaan penuh, tanpa penggunaan ulang, pelatihan, maupun akses pihak ketiga; jika dioperasikan semata-mata di bawah kendali advokat atau kantornya; jika melayani tujuan hukum yang termasuk dalam tugas nasihat atau pembelaan; dan jika hasilnya mencerminkan penalaran advokat sendiri, bukan pemrosesan mandiri oleh sistem.

Syarat terakhir ini layak kita berhenti sejenak.

Agar rahasia jabatan bertahan, sistem tidak boleh menyumbangkan pemrosesan miliknya sendiri.

Kriteria yang disusun dengan kata-kata seperti itu baru masuk akal jika sistem dianggap mampu menyumbangkan pemrosesan miliknya sendiri. Tidak ada yang menulis aturan yang menuntut agar sebuah lemari arsip tidak menalar isi berkas yang disimpannya. Syarat itu ada karena ia membidik sesuatu yang tak bisa dilakukan sebuah lemari.

Pengakuan tersirat yang sama bersarang dalam anjuran pseudonimisasi. Mengganti unsur pengenal sebelum pengiriman baru perlu jika diandaikan sistem bisa saja menghubungkannya, menyimpannya, atau menyimpulkan sesuatu darinya. Media penyimpanan murni tidak menuntut kehati-hatian semacam itu.

Tidak mau membaca, tidak bisa membaca

Sebuah keberatan langsung muncul: penyedia hosting juga bisa dipaksa menyerahkan, lalu mengapa satu perantara menggugurkan rahasia jabatan dan yang lain tidak?

Jawabannya ada dalam Kode Etik Model CCBE, dan lebih tepat daripada yang diandaikan keberatan itu. Advokat Eropa wajib menuntut dari rekan kerjanya, stafnya, dan siapa pun yang ia libatkan dalam penyediaan jasanya agar menaati kewajiban kerahasiaan yang sama. Kewajiban itu merambat di sepanjang rantai.

Penyedia hosting dapat dimasukkan ke dalam rantai itu. Ia menandatangani perjanjian pemrosesan. Ia menerima komitmen kerahasiaan. Ia bisa diaudit, dan bisa digugat jika lalai. Pihak ketiga itu terikat.

Platform AI generatif yang menyimpan dan melatih diri atas konten yang diserahkan tidak dapat dimasukkan ke dalam rantai dengan cara yang sama, sebab yang harus dicegah bukan sebuah perilaku melainkan sebuah arsitektur. Komitmen untuk tidak melatih model dengan data masukan adalah janji tentang niat. Ia dapat dituntutkan kepada penyedia, tetapi tidak mengubah untuk apa sistem itu dibangun, dan tidak dapat diverifikasi dari luar.

Itulah seluruh jarak antara penyedia yang tidak mau membaca dan penyedia yang tidak bisa membaca. Hanya yang kedua bertahan menghadapi pergantian pemegang saham, revisi syarat layanan, atau perintah pengadilan. Kami menelaah persis mekanisme ini sehubungan dengan konflik antara Data Act dan CLOUD Act: jaminan hukum tak pernah bernilai lebih dari yurisdiksi yang menaunginya, sedangkan kemustahilan teknis tidak bergantung pada satu pun.

Asimetri itu

Di sinilah analisis tiba di tempat yang tidak nyaman.

Tatanan hukum yang sama, yang bersedia mengakui adanya kemampuan memproses ketika pertanyaannya soal pelepasan rahasia jabatan, menolak mengakui apa pun ketika pertanyaannya soal tanggung jawab.

Kepribadian elektronik pernah diusulkan Parlemen Eropa dalam resolusi 16 Februari 2017 tentang aturan hukum perdata di bidang robotika, pada paragraf 59 huruf f. Teksnya mengusulkan agar robot otonom yang paling canggih pada akhirnya dapat diberi status yang memungkinkan mereka dimintai tanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan. Usulan itu ditinggalkan setelah surat terbuka yang ditandatangani beberapa ratus pakar menentangnya. Keberatan utama mereka kokoh: memberi kepribadian kepada mesin akan menciptakan kendaraan bagi produsen untuk melepaskan tanggung jawab yang sebenarnya milik mereka.

Sikap pun mengeras. Sistem otonom yang menimbulkan kerugian adalah produk, perkakas, alat di tangan yang menggelarnya. Ia tak berkepribadian hukum. Tanggung jawab kembali jatuh kepada aktor manusia atau badan hukum, dan memang harus begitu, sebab tak ada tempat lain untuk menjatuhkannya.

Kedua proposisi itu kini berjalan bersamaan.

Entah sistem itu mampu menerima suatu penyampaian dalam arti hukum, dan kemampuannya diakui demi mencabut perlindungan seorang klien sekaligus disangkal demi membebaskan siapa pun dari beban tanggung jawab. Entah ia sebuah perkakas, dan menyerahkan dokumen kepadanya sama sekali bukan pengungkapan, tak beda dengan menyimpan berkas ke cakram, dan dalam hal itu penalaran Februari runtuh.

Konteks Eropa justru mempertajam ketimpangan alih-alih memperbaikinya. Direktif tentang tanggung jawab di bidang AI, yang telah diumumkan ditarik sejak program kerja Komisi Februari 2025, resmi ditinggalkan pada Oktober 2025. Itulah instrumen yang mestinya menangani persis kesulitan ini. Yang tersisa adalah direktif tanggung jawab produk cacat yang direvisi, yang kini mencakup perangkat lunak dan sistem AI, tetapi menuntut adanya cacat, kerugian, dan hubungan sebab akibat, dan yang melindungi orang perseorangan dari cedera badan, kerusakan harta benda, dan pemusnahan data. Transposisinya baru jatuh tempo pada 9 Desember 2026, dan hanya berlaku bagi produk yang diedarkan setelah tanggal itu.

Keberatan yang sudah bisa diduga, dan jawabannya

Pembaca yang cermat akan menjawab bahwa hukum lazim mengakui suatu kemampuan pada satu objek dan tidak pada objek lain, tanpa itu menjadi ketidakkonsistenan. Seekor hewan dapat menimbulkan kerugian yang relevan secara hukum tanpa memiliki kepribadian. Sebuah perseroan memiliki kepribadian untuk berkontrak, tetapi tidak untuk semua tujuan di semua tatanan hukum. Mengakui kemampuan memproses untuk keperluan pembuktian karena itu tidak mewajibkan siapa pun mengakui kepribadian untuk keperluan tanggung jawab. Pertanyaan berbeda, jawaban berbeda.

Keberatan itu serius, dan akan menentukan seandainya asimetri bekerja ke dua arah.

Ia hanya bekerja ke satu arah. Di tempat kemampuan sistem diterima, ongkosnya ditanggung klien yang perlindungannya lenyap. Di tempat kemampuan yang sama seharusnya berguna untuk membagi tanggung jawab, ia jadi tak ditemukan. Hasilnya selalu jatuh ke sisi yang sama.

Asimetri yang secara sistematis menguntungkan pihak yang sama bukanlah pembedaan doktrinal. Ia adalah pembagian risiko, dan sepatutnya dibahas sebagai itu.

Apa artinya secara konkret

Tak satu pun dari semua ini menyiratkan bahwa profesi hukum harus meninggalkan perkakas tersebut. Naskah-naskah profesi Eropa juga tak mengatakan demikian, dan CCBE telah menerbitkan panduannya sendiri mengenai hal ini.

Yang disiratkan adalah bahwa pertanyaan penentunya bukan perkakas mana yang dipilih sebuah kantor, melainkan apa yang disimpan perkakas itu, dan apakah jawabannya soal kebijakan atau sifat rancangan. Komitmen untuk tidak menyimpan bisa ditarik, ditafsirkan ulang, atau disingkirkan oleh putusan pengadilan. Arsitektur yang tidak menyimpan tidak bisa, karena tak ada yang bisa diserahkan.

Dokumen rujukan bagi yang ingin mendalami persoalan ini:

Panduan CCBE tentang penggunaan AI generatif oleh advokat, terbit 2 Oktober 2025, dilengkapi panduan teknis pada Maret 2026
Panduan etika Conseil national des barreaux tertanggal 17 Maret 2026, yang menerapkan asas klasik kerahasiaan dan kemandirian tanpa menciptakan hukum khusus AI
Panduan perbandingan Baker McKenzie, berguna untuk mengukur jarak antarrezim nasional

Sudut pandang yang diambil Arpokrat

Penalaran ini jauh melampaui kantor advokat. Ia berlaku bagi setiap hubungan ketika seseorang menitipkan kepada sebuah sistem informasi yang tak ingin ia lihat muncul kembali, dan mengerucut pada satu pertanyaan: apakah jaminannya bertumpu pada janji atau pada kemustahilan?

Itulah asas yang mengatur rancangan Arpokrat Messenger. Identitas dibangkitkan secara lokal dari kunci kriptografis, tanpa nomor telepon maupun alamat surel, dan kunci privat tak pernah meninggalkan perangkat. Pilihan itu bukan berupa janji untuk tidak memanfaatkan direktori pengguna. Pilihan itu berupa tidak membangun direktori sama sekali. Permintaan yang dialamatkan kepada infrastruktur yang tidak memegang informasinya tidak menghasilkan penolakan, ia menghasilkan kekosongan.

Nuansa ini layak diletakkan dengan jujur, sebab ia menentukan segalanya. Sebuah kebijakan privasi, betapapun tulus dan betapapun baik disusun, adalah pernyataan niat yang bersandar pada sebuah perusahaan, pada pemegang sahamnya saat itu, dan pada yurisdiksi tempatnya didirikan. Ketiga unsur itu berubah. Arsitektur yang tidak mengumpulkan tidak berubah hanya karena dewan direksi berganti. Ini pergeseran yang sama dengan yang kami gambarkan soal mengumpulkan sekarang untuk didekripsi nanti: risikonya tidak terletak pada saat janji diucapkan, melainkan pada saat orang lain yang memutuskan.

Hukum perlu waktu untuk menyerap pembedaan ini, dan perdebatan tentang rahasia jabatan memberi ukuran yang bagus untuk itu. Begitu pula dengan perlindungan data lokasi, tempat sebagian besar bangunan hukumnya menyangkut akses ke data yang keberadaannya tak pernah dipersoalkan.

Kesimpulan

Yurisprudensi pada akhirnya akan mapan. Pengadilan banding akan memutus perbedaan itu, regulator akan menerbitkan kriteria, kantor-kantor hukum akan menyesuaikan surat kuasa dan klausul mereka. Tak ada yang meragukan itu.

Namun persoalan mendasarnya tidak akan tuntas lewat jalan itu, sebab ia sebenarnya bukan tentang rahasia jabatan. Ia tentang kemungkinan sebuah tatanan hukum mengakui bahwa suatu benda tahu, tanpa pernah harus menyebut siapa yang menjawab atas apa yang dilakukannya dengan pengetahuan itu.

Selama pertanyaan itu tetap terbuka, satu-satunya variabel yang sungguh dikuasai pengguna bukanlah mutu janji yang diberikan kepadanya. Melainkan seberapa banyak informasi yang ia biarkan ada.

Artikel ini menawarkan analisis hukum umum untuk didiskusikan. Ia bukan pendapat hukum maupun nasihat hukum.

Sumber

United States District Court for the Eastern District of Michigan, Warner v. Gilbarco Inc., 10 Februari 2026, analisis Proskauer
United States District Court for the Southern District of New York, United States v. Heppner, 10 Februari 2026, pertimbangan tertulis 17 Februari 2026
United States District Court for the District of Kansas, Jefferies et al. v. Harcros Chemicals Inc. et al., no. 2:25-cv-02352, 25 Maret 2026
Conseil national des barreaux, CNB mengesahkan panduan tentang etika profesi dan kecerdasan buatan, 17 Maret 2026
Baker McKenzie, Global Privilege and Professional Secrecy Guide, France, Artificial Intelligence
CCBE, Model Code of Conduct for European Lawyers, 8 Oktober 2021
CCBE, Guide on the use of generative AI by lawyers, 2 Oktober 2025
Parlemen Eropa, Resolusi 16 Februari 2017 berisi rekomendasi kepada Komisi tentang aturan hukum perdata di bidang robotika, 2015/2103(INL)
Open Letter to the European Commission on Artificial Intelligence and Robotics
EAPIL, European Commission Withdraws Two Proposals: Assignments of Claims Regulation and AI Liability Directive, 9 Oktober 2025
Direktif (UE) 2024/2853 tanggal 23 Oktober 2024 tentang tanggung jawab atas produk cacat

5G, data lokasi, dan salah sasaran hukum

Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000

Pada 2011, polisi Detroit meminta riwayat sambungan menara seluler dari telepon Timothy Carpenter kepada sebuah operator. Mereka memperoleh 12.898 titik lokasi yang tersebar selama 127 hari, sekitar seratus per hari. Tujuh tahun kemudian, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa permintaan itu merupakan penggeledahan dan mensyaratkan surat perintah.

Ke-12.898 titik itu berasal dari menara generasi keempat, yang masing-masing mencakup radius beberapa kilometer. Permintaan yang sama, bila diajukan hari ini kepada jaringan 5G perkotaan, tidak akan mengembalikan seratus titik per hari dengan ketelitian beberapa kilometer. Ia akan mengembalikan volume yang jauh lebih besar, dengan ketelitian beberapa puluh meter.

Teknologi telah berganti skala. Penalaran hukum tetap berada di titik yang sama pada rantai itu.

Kepentingan hukum yang diakui hakim di kedua sisi Atlantik

Ada satu kepentingan yang diakui hampir semua orang dan hampir tak satu pun aturan melindunginya secara efektif: hak untuk berada di suatu tempat tanpa fakta itu dicatat.

Yurisprudensi Eropa menetapkannya tanpa keraguan. Dalam Digital Rights Ireland (perkara gabungan C-293/12 dan C-594/12, 8 April 2014), lalu dalam Tele2 Sverige dan Watson (perkara gabungan C-203/15 dan C-698/15, Kamar Besar, 21 Desember 2016), Mahkamah Uni Eropa memutuskan bahwa data tersebut, jika diambil secara keseluruhan, memungkinkan penarikan kesimpulan yang sangat rinci tentang kehidupan pribadi seseorang: kebiasaan sehari-hari, tempat tinggal, pergerakan, kegiatan yang dijalani, dan hubungan sosial.

Mahkamah Agung Amerika Serikat sampai pada kesimpulan serupa dalam Carpenter v. United States, 585 U.S. 296 (2018). Ia menekankan satu hal yang banyak dibahas doktrin Amerika: sifat tak terhindarkan dan otomatis dari pengumpulan tersebut. Tidak ada yang menyetujui untuk tersambung ke sebuah menara; seseorang tersambung karena ia memiliki telepon yang menyala.

Jadi kepentingan hukum itu ada, dan diakui oleh dua pengadilan yang berbobot dalam bidang ini. Persoalannya terletak di tempat lain.

Apa yang sebenarnya diubah 5G

Kekeliruan yang lazim adalah memperlakukan lokasi sebagai data yang dikirim telepon, sama seperti pesan atau foto. Bukan begitu. Lokasi adalah konsekuensi fisik dari cara jaringan bekerja. Operator tahu perangkat tersambung ke menara mana karena ia harus tahu untuk mengarahkan panggilan. Tidak ada kunci yang bisa mengenkripsi informasi itu, sebab ia bukan konten melainkan properti dari sambungan itu sendiri.

Justru itulah yang membuat 5G bermakna pada tataran hukum, bukan tataran teknis.

Arsitektur terdahulu bertumpu pada sel yang lebar. Sebuah menara 4G lazimnya melayani radius beberapa kilometer, dan posisi yang disimpulkan hanya dari sambungan terhitung dalam ratusan meter di kota, kadang puluhan kilometer di pedesaan. 5G bertumpu pada pemadatan besar-besaran: sel perkotaan biasanya mencakup beberapa ratus meter, dan literatur teknik memperhitungkan kerapatan di kisaran empat puluh hingga lima puluh stasiun basis per kilometer persegi, dibanding empat atau lima pada era 3G.

Akibatnya mekanis. Menurut buku putih Ericsson tentang penentuan posisi 5G, infrastruktur yang digelar semata untuk konektivitas mencapai ketelitian dua puluh hingga lima puluh meter di luar ruangan dan satu hingga tiga meter di dalam ruangan, serta turun di bawah satu meter pada kondisi perkotaan yang menguntungkan. Ini bukan fungsi lokasi yang dinyalakan di suatu tempat, melainkan apa yang diketahui jaringan berdasarkan rancangannya, tanpa satu pun aplikasi terpasang dan tanpa satu pun izin diberikan. Kami merinci semua mekanisme ini, berikut penangkal yang benar-benar bekerja, dalam artikel kami tentang pelacakan lokasi telepon yang terus-menerus.

Dengan demikian, tingkat gangguan meningkat beberapa orde besaran. Kerangka hukum yang berlaku tetap kerangka yang dirancang untuk 2G dan 3G. Tidak ada penyesuaian normatif yang menyertai perubahan skala itu.

Hukum melindungi akses, bukan penciptaan

Hukum Eropa mengatur dengan cermat siapa yang boleh mengakses data lokasi, dengan syarat apa, dan di bawah pengawasan siapa. Direktif 2002/58/EC menetapkan asas kerahasiaan komunikasi, dan Mahkamah memutuskan dalam La Quadrature du Net (perkara gabungan C-511/18, C-512/18 dan C-520/18, Kamar Besar, 6 Oktober 2020) bahwa Pasal 15(1) direktif tersebut, dibaca dalam terang Pasal 7, 8, 11 dan 52(1) Piagam, menghalangi penyimpanan yang umum dan tanpa pembedaan atas data lalu lintas dan data lokasi untuk tujuan pencegahan. Meski begitu Mahkamah mengakui pengecualian yang berpagar ketika sebuah negara anggota menghadapi ancaman serius terhadap keamanan nasional yang terbukti nyata dan aktual atau dapat diperkirakan, dengan syarat adanya pengawasan yang efektif.

Ini perlindungan yang nyata, dan tidak masuk akal untuk meremehkannya. Namun semuanya bekerja setelah kejadian. Semuanya mengandaikan bahwa data itu ada, bahwa data itu disimpan, lalu mengatur syarat pemanfaatannya.

Padahal jika lokasi adalah produk sampingan yang tak terhindarkan dari cara jaringan bekerja, titik intervensi yang tepat bukanlah kerahasiaan. Melainkan keawetan penyimpanan.

Posisi sesaat, yang diperlukan untuk mengarahkan sebuah komunikasi dan dihapus segera sesudahnya, bukan alat pengawasan. Riwayat posisi yang disimpan berbulan-bulan adalah alat pengawasan, apa pun jaminan akses yang mengelilinginya.

Perbedaan keduanya bukan hukum, melainkan arsitektur. Dan kalender Eropa membuat pertanyaan ini mendesak, bukan teoretis. Komisi menarik usulan Regulasi ePrivacy pada 2025 karena tidak tercapainya kesepakatan antarpembuat undang-undang. Sejak itu ia menggarap instrumen tersendiri tentang penyimpanan data untuk keperluan pidana, yang diumumkan untuk 2026 dan dimaksudkan menyelaraskan rezim-rezim nasional yang menjadi berbeda-beda sejak direktif 2006 dibatalkan. Dengan kata lain, teks yang akan menetapkan rezim metadata lokasi untuk satu dekade sedang ditulis saat ini, di atas penalaran yang dirancang pada era sel berukuran kilometer.

Preseden yang diciptakan 5G sendiri

Segi paling menarik dari perkara ini adalah bahwa jawaban yang tepat sudah tercantum dalam standar teknis, tetapi diterapkan pada objek yang lain.

Sampai 4G, pengenal tetap pelanggan, IMSI, mengalir tanpa enkripsi di antarmuka radio saat perangkat mendaftar. Itulah yang memungkinkan munculnya IMSI catcher, stasiun basis palsu yang, menurut uraian rujukan Electronic Frontier Foundation, memancar lebih kuat daripada menara sah demi menarik perangkat dan menangkap pengenalnya.

Sejak Release 15 spesifikasi 3GPP, yang terbit pada 2019, 5G menghadirkan jawaban yang elegan. Pengenal tetap, yang kini disebut SUPI, dapat diganti di antarmuka radio dengan SUCI, yaitu pengenal tersamar yang diperoleh dengan mengenkripsi bagian khas pelanggan memakai kriptografi kurva eliptik dengan kunci publik operator asal. Hanya jaringan asal, yang memegang kunci privat pasangannya, dapat mendekripsinya. Hasilnya unik pada setiap perhitungan, sehingga korelasi antar sesi terhalang.

Logika yang dipilih patut digarisbawahi, sebab persis logika inilah yang seharusnya menuntun pembuat undang-undang: yang dienkripsi bukan posisi, yang secara teknis mustahil, melainkan identitas. Posisi tanpa identitas yang dapat dilekatkan bernilai sangat terbatas untuk pengawasan terhadap perorangan.

Celahnya: perlindungan yang bersifat opsional

Namun ada satu catatan besar, dan menurut kami inilah titik intervensi paling konkret dari seluruh perkara ini.

Buku putih NIST CSWP 36A, yang diterbitkan pada Maret 2026 oleh National Institute of Standards and Technology, menyatakannya tanpa basa-basi. Perangkat dan fungsi jaringan yang sesuai Release 15 atau sesudahnya wajib mendukung SUCI, tetapi pengaktifannya tetap opsional bagi operator. Tiga syarat harus terpenuhi: pabrikan perangkat harus mendukungnya, operator harus mengaktifkannya di jaringannya, dan kartu SIM harus memuat unsur yang diperlukan untuk perhitungan.

Ditambah lagi ada jebakan konfigurasi. Standar itu menyediakan skema perlindungan nol, di mana format SUCI dipakai secara formal tetapi tanpa enkripsi sungguhan, sehingga pengenal tetap mengalir terbuka. NIST menulis bahwa operator perlu mengonfigurasi jaringannya dengan skema perlindungan bukan-nol, dan mengingatkan bahwa laporan CSRIC, badan penasihat Federal Communications Commission, sudah pada 2021 menganjurkan agar skema nol disediakan hanya untuk panggilan darurat dari perangkat yang tidak dikenali jaringan.

Rumusan ini layak dibiarkan apa adanya. Perlindungan terbaik yang tersedia terhadap pelacakan perangkat bergerak sudah ada dalam standar teknis sejak 2019. Ia bergantung pada pilihan konfigurasi yang diserahkan pada kebijakan operator. Sebuah lembaga federal Amerika merasa perlu menerbitkan dokumen pada 2026 untuk mengingatkan bahwa perlindungan itu semestinya dinyalakan. Dan tidak ada instrumen hukum Eropa yang mewajibkannya.

Perlu ditambahkan bahwa SUCI tidak menutup persoalan. Karya yang dipresentasikan dengan judul 5G SUCI-catchers: still catching them all? mendokumentasikan serangan keterhubungan yang memungkinkan sesi dikorelasikan kembali meski ada enkripsi, dan perlindungan itu runtuh sepenuhnya bila penyerang memaksa perangkat turun ke generasi sebelumnya. Jadi kewajiban hukum tidak akan menyelesaikan segalanya. Meski begitu ia akan menghapus satu jurang yang tak punya pembenaran yang bisa dipertahankan: jurang antara apa yang diizinkan standar dan apa yang dilakukan jaringan komersial.

Tiga intervensi yang saling terkait

Bila gagasan bahwa lokasi harus diminimalkan sejak perancangan, alih-alih dilindungi belakangan, diterima dengan serius, tiga langkah muncul secara logis.

Mewajibkan penyamaran pengenal yang efektif. Mewajibkan pengaktifan SUCI dan melarang skema perlindungan nol pada jaringan komersial, kecuali kasus sisa berupa panggilan darurat. Ini bukan soal mengharuskan teknologi baru atau membiayai penggelaran, melainkan menuntut pengaktifan fungsi yang sudah distandarkan tujuh tahun lalu dan sudah ada di dalam perangkat.
Memperlakukan penyimpanan sebagai pengecualian, bukan bawaan. Posisi yang diperlukan untuk mengarahkan sebuah komunikasi seharusnya dihapus begitu fungsi itu selesai. Pembentukan riwayat seharusnya menuntut pembenaran tersendiri. Itulah beda antara jaringan yang tahu di mana Anda berada dan jaringan yang ingat di mana Anda pernah berada.
Menjadikan penguasaan kunci sebagai faktor penghubung yang relevan. Letak server di dalam Uni tidak banyak berarti bila kunci yang membuat data terbaca berada di tempat lain. Kriteria yang bermakna secara hukum seharusnya penguasaan efektif atas sarana dekripsi, persoalan yang kami telaah secara rinci sehubungan dengan benturan antara Data Act dan CLOUD Act.

Sudut pandang yang dianut Arpokrat

Penalaran ini bukan khas hukum telekomunikasi. Inilah penalaran yang kami terapkan pada pilihan arsitektur kami sendiri, dan ia muat dalam satu kalimat: apa yang tidak dihasilkan tidak perlu dilindungi.

Itulah sebabnya ArpokratOS menghapus GPS, Bluetooth, dan NFC pada tingkat kernel alih-alih menonaktifkannya lewat menu. Sebuah sakelar adalah kebijakan: ia bisa dilewati komponen berhak istimewa, dinyalakan lagi oleh pembaruan, diabaikan oleh sistem yang sudah disusupi. Menghapus jalur kodenya meniadakan pertanyaannya. Ini adalah pemindahan, pada skala satu perangkat, dari pergeseran yang sama yang kami serukan pada skala hukum: bertindak pada penciptaan, bukan pada akses.

Harus segera dikatakan pula apa yang tidak dilakukannya. Tidak ada sistem operasi yang mengeluarkan perangkat dari geometri jaringan. Selama kartu SIM aktif, operator tahu sel tempat perangkat tersambung, dan menyalurkan seluruh lalu lintas melalui Tor tidak mengubah apa pun, sebab Tor melindungi isi dan tujuan, bukan lapisan radio. Justru karena itulah persoalan ini bersifat hukum. Ada kategori risiko yang tidak dikurangi oleh konfigurasi individual mana pun, dan satu-satunya variabel yang tersedia adalah aturan yang berlaku bagi operator.

Kepedulian yang sama mengatur sisa pekerjaan kami. Data yang tidak ada tidak dapat disita, dijual kembali, dibocorkan, ataupun didekripsi sepuluh tahun lagi oleh mesin yang hari ini belum dimiliki siapa pun, persoalan yang kami bahas dari sudut enkripsi yang dipanen sekarang dan dipecahkan nanti.

Kesimpulan

Perdebatan publik tentang pengawasan seluler nyaris sepenuhnya berpusat pada akses: siapa yang boleh melihat data, atas dasar apa, dengan izin siapa. Perdebatan itu sah, dan putusan-putusan Mahkamah sejak 2014 telah membuahkan akibat nyata. Tetapi ia masuk terlalu belakangan dalam rantai.

Pertanyaan yang mendahuluinya, dan lebih menentukan, adalah apakah riwayat itu memang harus ada. Basis data yang dibangun hari ini untuk alasan yang sah tetap tersedia besok untuk alasan lain, dan jaminan yang mengelilinginya bergantung pada keputusan politik di kemudian hari yang tidak dikuasai siapa pun pada saat pengumpulan. Ini taruhan atas kestabilan lembaga-lembaga, yang dibuat untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan siapa pun.

5G melipatgandakan resolusi informasi ini tanpa satu pun penyesuaian normatif. Pada saat yang sama, lewat mekanisme SUCI, ia menunjukkan bahwa jalan yang bisa ditempuh adalah memisahkan posisi dari identitas, bukan mencoba mengenkripsi properti fisik jaringan. Standar teknis menyediakan jawabannya tujuh tahun sebelum hukum mengajukan pertanyaannya.

Teks Eropa tentang penyimpanan data sedang ditulis sekarang. Ia akan menyangkut metadata, jadi lokasi, jadi apa yang kini dihasilkan 5G dengan kehalusan yang tidak dikenal para penyusunnya. Apakah ia akan puas mengatur akses ke sebuah riwayat yang dianggap sudah semestinya ada, atau berani mempertanyakan perlunya riwayat itu, kemungkinan besar adalah pertanyaan privasi terpenting di Eropa untuk tahun-tahun mendatang. Dan itu pertanyaan yang, untuk sekali ini, sudah diputuskan sektor teknis ke arah yang benar.

Sumber

Mahkamah Uni Eropa, Digital Rights Ireland, perkara gabungan C-293/12 dan C-594/12, 8 April 2014
Mahkamah Uni Eropa, Tele2 Sverige dan Watson, perkara gabungan C-203/15 dan C-698/15, Kamar Besar, 21 Desember 2016
Mahkamah Uni Eropa, La Quadrature du Net dkk., perkara gabungan C-511/18, C-512/18 dan C-520/18, Kamar Besar, 6 Oktober 2020
Mahkamah Agung Amerika Serikat, Carpenter v. United States, 585 U.S. 296, 2018
National Institute of Standards and Technology, Protecting Subscriber Identifiers with Subscription Concealed Identifier (SUCI), NIST CSWP 36A, Maret 2026
Ericsson, 5G positioning: Locating devices anywhere
Merlin Chlosta dkk., 5G SUCI-catchers: still catching them all?, ACM WiSec, 2021
Electronic Frontier Foundation, Gotta Catch ‘Em All: Understanding How IMSI-Catchers Exploit Cell Networks
European Digital Rights, The ePrivacy Regulation proposal has been withdrawn, but the fight for your privacy is far from over
heise online, Data Retention: Commission to present proposal by mid-2026